 |
Umat Islam sebagai komunitas sudah jelas tak dapat dielakkan adanya konflik sesama dengan beragam alasan.
Penanganan konflik internal biasanya melibatkan beberapa langkah untuk meredakan ketegangan dan menemukan solusi yang konstruktif.
Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menangani konflik internal: Identifikasi Sumber Konflik: Pahami akar masalah yang menyebabkan terjadinya konflik. Ini bisa berupa perbedaan kepentingan, komunikasi yang buruk, atau ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada.
Dialog Terbuka: Fasilitasi komunikasi yang jujur dan terbuka antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Berikan kesempatan bagi setiap pihak untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka tanpa takut dihukum atau diabaikan.
Mediasi: Jika konflik sulit diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat, seorang mediator yang netral dapat membantu untuk memfasilitasi diskusi dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
Penyelesaian Win-Win: Fokus pada mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Solusi ini tidak hanya memuaskan satu pihak, tetapi berusaha mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.
Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan terkait keterampilan komunikasi, resolusi konflik, dan kerja sama tim dapat membantu mencegah terjadinya konflik internal di masa depan.
Pemantauan dan Evaluasi: Setelah solusi ditemukan, penting untuk terus memantau situasi untuk memastikan bahwa konflik tidak muncul kembali dan bahwa solusi yang diterapkan tetap efektif.
Penting juga untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam proses penyelesaian konflik.
Idul Fitri saat yang tepat untuk menangani konflik internal. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ﷺ menghadapi tantangan dalam membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman sosial, politik, dan keagamaan. Relasi sosial umat Islam pada masa awal di Madinah dapat dikaji dalam dua aspek utama: relasi internal (di dalam komunitas Muslim) dan relasi eksternal (dengan kelompok non-Muslim dan pihak luar).
Relasi Internal Umat Islam.
Pada awalnya, umat Islam di Madinah terdiri dari dua kelompok utama: Muhajirin (Kaum Pendatang). Kaum Muslim yang berhijrah dari Makkah. Mereka meninggalkan harta dan keluarga, sehingga dalam kondisi ekonomi yang sulit. Anshar (Kaum Penolong). Penduduk asli Madinah dari suku Aus dan Khazraj yang telah menerima Islam dan bersedia membantu kaum Muhajirin.
Persatuan antara Muhajirin dan Anshar.
Untuk memperkuat ikatan sosial, Nabi ﷺ mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar dalam suatu sistem yang disebut Mu’akhah (persaudaraan Islam). Ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat, di mana Anshar dengan sukarela berbagi rumah, makanan, dan harta mereka dengan Muhajirin.
Penyelesaian Konflik Antar Suku. Sebelum Islam, suku Aus dan Khazraj sering berperang satu sama lain. Dengan masuknya Islam, mereka dipersatukan dalam satu identitas baru sebagai Muslim.
Al-Qur’an sering mengingatkan pentingnya persaudaraan Islam, seperti dalam QS Al-Ḥujurāt: 10:"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu."
Meski demikian, ketegangan internal masih muncul, terutama karena adanya pengaruh dari kelompok-kelompok lain di Madinah.
Tantangan dari Kaum Munafik. Sebagian penduduk Madinah, terutama dari suku Khazraj, menyatakan masuk Islam tetapi tetap menyimpan kebencian terhadap Nabi ﷺ dan kaum Muslim.
Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka sering menimbulkan fitnah dan perpecahan di dalam komunitas Muslim, seperti dalam Perang Uhud dan skandal fitnah terhadap Aisyah r.a.
Relasi Eksternal Umat Islam.
Di Madinah, umat Islam tidak hidup sendiri. Mereka harus berinteraksi dengan berbagai kelompok lain, termasuk komunitas Yahudi, kaum musyrik, serta ancaman dari luar Madinah seperti Quraisy.
Hubungan dengan Kaum Yahudi.
Di Madinah terdapat tiga suku Yahudi utama: Banu Qaynuqa’, Banu Nadhir, dan Banu Qurayzhah. Awalnya, hubungan mereka dengan Nabi ﷺ bersifat netral dan diatur melalui Piagam Madinah, yang menjamin kebebasan beragama dan kerja sama dalam mempertahankan Madinah.
Namun, seiring waktu, terjadi perselisihan:
Banu Qaynuqa’ melanggar perjanjian dan diusir setelah Perang Badar. Banu Nadhir bersekongkol dengan Quraisy dan diusir setelah Perang Uhud. Banu Qurayzhah berkhianat saat Perang Khandaq dan akhirnya dihukum berat.
Hubungan dengan Kaum Musyrik Quraisy. Setelah hijrah, hubungan dengan Quraisy memburuk karena mereka tidak ingin Islam berkembang. Hal ini memicu serangkaian peperangan besar: Perang Badar (624 M), Perang Uhud (625 M), dan Perang Khandaq (627 M).
Konflik ini mencapai puncaknya dalam Perjanjian Hudaibiyah (628 M) dan akhirnya berujung pada Fathu Makkah (630 M), ketika Makkah berhasil ditaklukkan secara damai.
Hubungan dengan Kabilah-Kabilah Arab di Sekitar Madinah.
Nabi ﷺ menjalin persekutuan dengan beberapa kabilah Arab untuk memperkuat posisi Islam di Jazirah Arab. Beberapa kabilah menerima Islam secara sukarela, sementara yang lain tetap bersikap netral atau menolak. Setelah Perjanjian Hudaibiyah, banyak suku mulai masuk Islam, terutama setelah Islam menunjukkan kekuatannya dalam Perang Mu'tah dan Perang Tabuk.
MEMBANGUN SOLIDARITAS INTERNAL.
Pada masa awal di Madinah, umat Islam menghadapi tantangan dalam membangun solidaritas internal dan menghadapi ancaman eksternal. Di dalam komunitas Muslim, Nabi ﷺ berhasil menyatukan Muhajirin dan Anshar serta mengatasi konflik suku.
Namun, tantangan muncul dari kaum munafik yang berusaha memecah belah umat. Di luar komunitas Muslim, Nabi ﷺ awalnya menjalin hubungan damai dengan Yahudi dan kabilah Arab lainnya, tetapi konflik terjadi akibat pengkhianatan dan permusuhan dari Quraisy.
Kebijakan sosial dan politik Nabi ﷺ di Madinah menunjukkan strategi yang fleksibel dan bijaksana dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal, yang akhirnya membawa Islam ke puncak kejayaannya di Jazirah Arab.
Strategi kesuksesan Nabi menghadapi kaum Yahudi dan etnis lainnya dapat dibaca pada Asbāb an-Nuzūl (Sebab Turunnya) QS Al-Ḥujurāt Ayat 9. Ayat ini turun terkait dengan perselisihan antara dua kelompok dari kaum Anṣār, yaitu Banū ‘Amr ibn ‘Awf dan Banū al-Ḥārith ibn al-Khazraj. Mereka hampir berperang karena suatu masalah hingga Nabi ﷺ mengutus para sahabat untuk mendamaikan mereka. Ketika ketegangan memuncak, Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan pedoman dalam menangani perselisihan antara sesama Muslim. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr ath-Ṭabarī dan al-Wāḥidī dalam Asbāb an-Nuzūl).
Tafsir Ibnu Katsīr menyatakan ayat ini menegaskan kewajiban mendamaikan dua kelompok Muslim yang bertikai. Jika salah satu kelompok menolak berdamai dan terus melakukan kezaliman (baghy), maka kelompok Muslim lainnya wajib memerangi pihak yang zalim hingga mereka kembali kepada hukum Allah. Setelah mereka kembali, rekonsiliasi harus dilakukan dengan keadilan, bukan dengan keberpihakan.
Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar bagi kebijakan dalam menangani konflik internal dalam Islam. Ada tiga tahap yang harus dilakukan: Menyeru kepada perdamaian. Memerangi kelompok yang zalim jika mereka menolak berdamai. Menyelesaikan sengketa dengan keadilan.
At-Ṭabarī menyebutkan bahwa ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dalam menghadapi pertikaian. Bahkan jika kelompok yang zalim sudah tunduk, kaum Muslim tetap harus menegakkan keadilan dan tidak boleh melakukan balas dendam.
Sayyid Quṭb menekankan bahwa ayat ini mencerminkan prinsip persaudaraan Islam yang tidak membiarkan konflik antar-Mukmin dibiarkan berlarut-larut. Negara atau otoritas Islam harus mengambil peran aktif dalam mendamaikan konflik, bukan sekadar menjadi penonton.
Buya Hamka menyoroti bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya islah (perdamaian) dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. Perselisihan dalam umat Islam adalah sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi harus diselesaikan dengan keadilan dan musyawarah. Ayat ini juga menjadi dalil bagi intervensi negara dalam konflik sipil untuk memastikan keadilan ditegakkan.
Tafsir Wahbah az-Zuhaylī (Dalam Tafsir al-Munīr). Az-Zuhaylī mengaitkan ayat ini dengan prinsip resolusi konflik modern, yaitu: Mediasi dan negosiasi harus diutamakan. Jika ada kelompok yang menolak berdamai, tindakan tegas diperlukan. Setelah konflik reda, keadilan harus ditegakkan agar tidak ada dendam.
QS Al-Ḥujurāt ayat 9 memberikan pedoman dalam menyelesaikan konflik di antara kaum Muslimin dengan prinsip mediasi, keadilan, dan intervensi jika ada pihak yang berbuat zalim. Tafsir klasik menekankan pada aspek hukum dan syariat dalam mengelola konflik, sementara tafsir modern menyoroti peran negara dan pendekatan damai dalam menyelesaikan perselisihan.
Analisis Sosiologis terhadap ayat ini membahas konflik sosial dalam komunitas Muslim dan memberikan panduan untuk resolusi konflik. Dari perspektif sosiologi, ayat ini memiliki beberapa implikasi:
Masyarakat Muslim Sebagai Entitas Sosial yang Rentan Terhadap Konflik. Meskipun Islam mengajarkan persaudaraan (ukhuwah Islamiyah), ayat ini mengakui bahwa konflik dan perselisihan bisa terjadi dalam kelompok sosial mana pun, termasuk di antara kaum Muslimin. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak bisa dianggap sebagai entitas yang homogen dan selalu harmonis, melainkan memiliki dinamika sosial yang kompleks.
Peran Mediasi dalam Masyarakat.
Ayat ini menekankan pentingnya pihak ketiga (mediator) dalam mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Dalam sosiologi, ini dikenal sebagai konsep resolusi konflik, di mana pihak luar harus bersikap adil dan netral dalam menyelesaikan sengketa. Dalam konteks modern, peran ini bisa dimainkan oleh pemerintah, lembaga adat, ulama, atau organisasi masyarakat.
Legitimasi Penggunaan Kekuatan untuk Stabilitas Sosial. Jika satu kelompok tidak mau berdamai dan tetap melakukan kezaliman (baghy), maka pihak lain harus bertindak untuk menegakkan keadilan. Ini mirip dengan konsep fungsi koersif negara dalam sosiologi politik, di mana otoritas negara bertanggung jawab untuk mencegah anarki dan menegakkan hukum.
Prinsip Keadilan dalam Resolusi Konflik. Setelah konflik mereda, rekonsiliasi harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Ini menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh sekadar kompromi tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak yang terdampak. Konsep ini sejalan dengan teori restorative justice, yang bertujuan tidak hanya menghentikan konflik tetapi juga memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat.
Analisis Psikologis. Dari perspektif psikologi, ayat ini berhubungan dengan perilaku individu dan kelompok dalam konflik serta strategi penyelesaiannya.
Faktor Psikologis dalam Konflik.
Emosi dan agresi: Konflik sering kali dipicu oleh emosi negatif seperti kemarahan, dendam, dan rasa tidak puas.
Identitas kelompok: Ayat ini menunjukkan bagaimana konflik dapat terjadi di antara kelompok yang sebenarnya memiliki kesamaan (iman), tetapi perbedaan kecil dapat memicu pertikaian. Bias kognitif: Dalam konflik, individu cenderung melihat kelompok sendiri sebagai pihak yang benar dan lawan sebagai pihak yang salah. Ini disebut di group bisa dalam psikologi sosial.
Pendekatan Psikologis untuk Resolusi Konflik. Dialog dan Mediasi:
Ayat ini menekankan pentingnya intervensi pihak ketiga untuk menenangkan situasi. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai mediasi konflik, di mana pihak netral membantu mengurangi ketegangan emosional dan mencari solusi yang diterima semua pihak.
Penegakan Keadilan sebagai Terapi Psikologis: Konflik yang tidak diselesaikan dengan adil dapat meninggalkan trauma psikologis dan rasa ketidakpercayaan.
Dengan menekankan keadilan dalam rekonsiliasi, ayat ini memberikan solusi psikologis yang dapat mengurangi stres dan kecemasan sosial akibat konflik.
Pencegahan Konflik melalui Pendidikan Moral: Ayat ini mengajarkan prinsip islah (perdamaian), yang dapat dijadikan dasar dalam pendidikan karakter untuk membentuk masyarakat yang lebih harmonis. Ini sejalan dengan teori psikologi moral yang menekankan bahwa nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan pengendalian diri dapat diajarkan untuk mencegah konflik sejak dini.
Secara sosiologis, ayat ini menggambarkan dinamika konflik sosial dalam masyarakat Muslim dan memberikan pedoman dalam menyelesaikannya melalui mediasi dan keadilan. Secara psikologis, ayat ini menyoroti faktor emosi, bias kognitif, dan pentingnya rekonsiliasi untuk mencegah dampak psikologis negatif akibat konflik. Dengan memahami ayat ini dalam perspektif sosial dan psikologis, kita dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan harmoni dan keadilan.
Kesimpulan:
Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ﷺ menghadapi tantangan besar dalam membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman sosial, politik, dan keagamaan. Relasi sosial umat Islam pada masa awal di Madinah dapat dianalisis dalam dua aspek utama: relasi internal antara kaum Muhajirin dan Anshar serta relasi eksternal dengan kelompok non-Muslim.
Relasi Internal Umat Islam menunjukkan bagaimana Nabi ﷺ berhasil menyatukan dua kelompok yang memiliki latar belakang berbeda melalui persaudaraan (Mu’akhah) dan memperkenalkan solidaritas sosial yang kuat. Namun, tantangan muncul dengan adanya kaum munafik yang berusaha merusak kesatuan umat Islam. Ayat QS Al-Ḥujurāt: 10 menegaskan pentingnya perdamaian dalam menyelesaikan konflik internal umat Islam.
Relasi Eksternal Umat Islam menggambarkan interaksi antara umat Islam dengan komunitas Yahudi, kaum musyrik, dan kabilah Arab lainnya. Walaupun Nabi ﷺ berusaha membangun hubungan damai dengan mereka melalui Piagam Madinah, perselisihan dan pengkhianatan dari beberapa pihak mengarah pada konflik, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Penyelesaian konflik eksternal ini menunjukkan bagaimana Nabi ﷺ mengelola diplomasi dan peperangan secara strategis.
Membangun Solidaritas Internal umat Islam di Madinah memerlukan penanganan konflik dengan prinsip keadilan dan musyawarah. Kebijakan sosial dan politik Nabi ﷺ menunjukkan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal, yang pada akhirnya membawa kejayaan Islam di Jazirah Arab.
Strategi Kesuksesan Nabi ﷺ dalam menangani konflik, baik internal maupun eksternal, tercermin dalam ayat QS Al-Ḥujurāt Ayat 9 yang mengajarkan prinsip mediasi, keadilan, dan resolusi konflik dengan cara yang bijaksana. Tafsir klasik dan modern menyarankan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menangani perselisihan: menyeru pada perdamaian, bertindak tegas terhadap pihak yang zalim, dan menegakkan keadilan pasca-konflik.
Analisis Sosiologis menunjukkan bahwa meskipun Islam mengajarkan persaudaraan, konflik internal dalam komunitas Muslim tetap bisa terjadi.
Mediasi menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik dengan adil, dan negara atau otoritas Islam harus berperan aktif dalam mendamaikan pihak yang bertikai. Sedangkan analisis psikologis menyoroti pentingnya menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang mengurangi ketegangan emosional dan mengedepankan keadilan, serta mencegah trauma akibat konflik yang tidak terselesaikan.
Secara keseluruhan, QS Al-Ḥujurāt Ayat 9 memberikan pedoman dalam menangani konflik sosial melalui dialog, mediasi, dan keadilan, serta menegaskan pentingnya prinsip persaudaraan Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Bundokandung@payakumbuh31032025.
*Pembina sigi24.com indonesiamadani.com @surauprofessor
