 |
Group whatshaap yang esensinya media informasi dan komunikasi di era digital sudah melampaui termanya sebagai media sosial, tetapi sudah menyasar pada ruang birokrasi, kebijakan dan dalam batas tertentu memasuki ruang privasi.
Keluhan dan curhat orang terpelajar di ruang publik medsos (whaatshap) luar biasa luasnya dan menyibukkan pikiran pemegang amanah kekuasaan, namun yang dominan ketidakpuasan selalu ada dan muncul di ruang medsos.
Regulasi hampir saja tidak menjadi perhatian lagi ketika semua hal sepertinya dapat diselesaikan melalui medsos. Walau ada pandangan bahwa kontrol birokrasi melalui media sosial adalah salah satu bentuk inovasi transparansi dan akuntabilitas publik.
Beberapa cara media sosial bisa digunakan untuk mengontrol birokrasi antara lain:
1. Peningkatan Transparansi
Media sosial memungkinkan masyarakat mengakses informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara langsung. Informasi seperti anggaran, proyek pembangunan, atau layanan publik dapat dipublikasikan untuk memastikan keterbukaan.
2. Platform Pengaduan
Media sosial sering digunakan sebagai kanal pengaduan publik. Dengan tagar atau akun resmi instansi pemerintah, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelayanan birokrasi.
3. Pengawasan Kolektif
Masyarakat bisa secara langsung melaporkan penyimpangan, seperti korupsi atau pelayanan buruk, yang kemudian menjadi perhatian luas. Hal ini memaksa birokrat untuk lebih hati-hati dalam bekerja.
4. Interaksi Cepat dan Responsif
Pejabat atau instansi dapat menggunakan media sosial untuk merespons langsung kritik atau pertanyaan dari masyarakat, menunjukkan kepedulian dan komitmen mereka terhadap pelayanan publik.
5. Edukasi dan Kampanye
Media sosial dapat digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur birokrasi, meminimalkan celah untuk penyimpangan seperti pungli.
6. Tekanan Sosial
Ketika kritik terhadap birokrasi viral di media sosial, instansi terkait sering kali merasa tertekan untuk segera memperbaiki kesalahan. Ini menciptakan dinamika di mana masyarakat memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan.
Namun, ada tantangan seperti hoaks, penyalahgunaan media sosial, atau dampak negatif berupa "trial by social media" yang bisa memengaruhi reputasi tanpa bukti kuat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja yang mengatur bagaimana media sosial digunakan untuk kontrol birokrasi. Apapun realitasnya era digital menuntut ada keberanian pimpinan birokrasi, lebih lagi birokrasi kampus untuk keluar dari zona aman.
BIROKRASI KAMPUS DI ERA DIGITAL
Birokrasi di era digital menghadapi tantangan dan peluang besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, serta staf. Berikut beberapa aspek penting birokrasi kampus di era digital:
1. Digitalisasi Proses Administrasi
Sistem Informasi Akademik (SIA): Proses pendaftaran, pengisian KRS, hingga pengumuman nilai kini dilakukan melalui platform daring, mengurangi birokrasi manual yang lambat.
e-Office: Sistem surat-menyurat dan pengajuan administrasi (seperti izin penelitian, cuti, atau surat keterangan) dapat dilakukan secara daring.
2. Integrasi Layanan dalam Satu Platform
Kampus-kampus mulai menyediakan platform terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan, seperti: Pembayaran uang kuliah (e-payment). Pengelolaan data akademik dan kepegawaian. E-learning atau Learning Management System (LMS).
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Informasi seperti alokasi anggaran, jadwal akademik, dan kegiatan kampus dapat diakses melalui situs resmi atau media sosial kampus. Digitalisasi membantu mengurangi potensi manipulasi data atau praktik korupsi.
4. Kemudahan Akses untuk Mahasiswa
Layanan seperti pengajuan beasiswa, jadwal konsultasi dosen, dan bimbingan skripsi dapat dilakukan secara daring.
Adanya aplikasi kampus yang memungkinkan mahasiswa memantau kemajuan studi secara real-time.
5. Otomatisasi dan AI.
Sistem otomatisasi mempermudah tugas rutin, seperti validasi dokumen atau penjadwalan kelas. Beberapa kampus mulai menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi akademik, seperti mata kuliah yang sesuai untuk diambil atau peluang karier.
6. Media Sosial sebagai Sarana Informasi dan Pengawasan. Media sosial menjadi kanal utama bagi mahasiswa untuk memantau kebijakan kampus, mengadukan masalah, atau mengapresiasi inovasi.
Tantangan:
Kesenjangan Akses Digital: Tidak semua mahasiswa atau staf memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan jaringan internet.
Keamanan Data: Data pribadi dan akademik mahasiswa perlu dilindungi dari ancaman kebocoran.
Adaptasi SDM: Staf kampus perlu pelatihan agar mampu menggunakan teknologi baru secara efektif.
Contoh di Indonesia: Banyak kampus besar seperti Universitas Indonesia (UI), ITB, dan UGM sudah menerapkan digitalisasi di hampir semua aspek birokrasi, dari pendaftaran mahasiswa baru hingga pelaporan keuangan. Namun, kampus kecil mungkin masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan teknologi serupa.
Penutup kalam ingin dinyatakan kini mulai terasa dalam semua bidang kehidupan bahwa group whaatshap tak terkecuali WA orang terpelajar (educated person) banyak yang bias dan diluar kepantasan. Tak sedikit materi yang mestinya kebijakan pimpinan dan pemangku kepentingan, lalu diulas, dikoment dengan alasan subyektif.
Luar biasa tidak mudah menjadi pimpinan "kue bika" (pelaksana) di bawah dan di atas ada api. Semoga dimaklumi. 16122024.
*Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol
