 |
Perseteruan antara kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sering terjadi di berbagai daerah.
Konflik ini bukan hanya sebatas perselisihan personal, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dampak Perseteruan Kepala Desa dan BPD terhadap Masyarakat
Terhambatnya Pembangunan Desa:
Penganggaran: Proses penganggaran menjadi tidak efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara kepala desa dan BPD.
Pelaksanaan Proyek: Pelaksanaan proyek pembangunan sering tertunda atau bahkan tidak berjalan sama sekali akibat kurangnya koordinasi dan sinergi.
Terganggunya Pelayanan Publik:
Birokrasi: Proses pelayanan publik menjadi lebih rumit dan memakan waktu karena adanya perselisihan.
Kualitas Pelayanan: Kualitas pelayanan publik menurun karena fokus pemerintah desa terpecah pada konflik internal.
Terpecahnya Solidaritas Masyarakat:
Polarisasi: Masyarakat terpecah menjadi kelompok yang mendukung kepala desa dan kelompok yang mendukung BPD.
Ketidakpercayaan: Timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Terbukanya Peluang Korupsi:
Kelemahan Pengawasan: Lemahnya pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dapat membuka peluang terjadinya korupsi.
Kerugian Materil:
Pemborosan Anggaran: Konflik dapat menyebabkan pemborosan anggaran desa untuk kegiatan yang tidak produktif.
Cara Menciptakan Keharmonisan antara Kepala Desa dan BPD
Untuk menciptakan keharmonisan antara kepala desa dan BPD, diperlukan upaya dari berbagai pihak, antara lain:
Peningkatan Kapasitas:
Pelatihan: Melakukan pelatihan bagi kepala desa dan anggota BPD mengenai tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Sosialisasi: Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tugas dan wewenang masing-masing.
Fokus pada kepentingan masyarakat:
Musyawarah: Selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Transparansi: Menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Mediasi:
Pihak Ketiga: Melibatkan pihak ketiga yang netral seperti tokoh masyarakat atau pemerintah daerah sebagai mediator.
Penegakan Hukum:
Sanksi: Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan
Perseteruan antara kepala desa dan BPD memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.
Untuk mencegah terjadinya konflik atau menyelesaikan konflik yang sudah ada, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati.
Dibuat oleh: Ali Akbar
