 |
Tulisan Mencemaskan "Pitih Suara" ini menjadi perbincangan diskusi penulis di Bandara Batam pagi ini, Sabtu, 23 November 2024 bersama beberapa orang tokoh Kepulauan Riau (Kepri) tentang kesiapan Pilkada serentak 27 November 2024 nampak jelas semua orang mencemaskan Pilkada ini jika tidak bebas dari pengaruh pitih, uang atau money politik.
Semua segmen masyarakat indikasinya pilihan yang akan mereka ambil dan begitu juga pergerakan politik siapapun saat musim Pilkada ini, tak terkecuali tokoh agama sekalipun, sulit menyebutnya bebas dan bersih dari intervensi si pitih, uang atau money. Walaupun sudah sangat mashur diketahui politik uang itu haram.
Dalam Islam, politik uang (money politics) yang melibatkan pemberian atau penerimaan uang atau barang dengan tujuan memengaruhi pilihan atau keputusan politik, dianggap sebagai perbuatan yang haram.
Amat sangat patut diingatkan mengapa politik uang dilarang dalam Islam?
1. Masuk dalam kategori suap (risywah).
Politik uang sering kali dikaitkan dengan suap, yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:"Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan penerima suap serta orang yang menjadi perantaranya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).
Suap mencederai keadilan dan mendorong keputusan yang tidak berdasarkan pada kebenaran, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Merusak amanah
Dalam pemilihan politik, memilih pemimpin adalah amanah besar yang seharusnya dilakukan dengan niat mencari pemimpin terbaik berdasarkan kemampuan, integritas, dan keadilan. Politik uang merusak amanah ini karena suara seseorang dijual demi kepentingan materi, bukan berdasarkan pertimbangan yang benar."Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."(QS. An-Nisa: 58).
3. Merugikan masyarakat
Politik uang menciptakan sistem politik yang korup, di mana keputusan lebih banyak didasarkan pada kepentingan ekonomi daripada keadilan atau kebaikan masyarakat. Akibatnya, pemimpin yang terpilih sering kali hanya memprioritaskan pihak yang memberikan keuntungan finansial, bukan rakyat secara umum.
4. Mengarah pada pengkhianatan.
Memberi atau menerima politik uang adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip syariah dan demokrasi yang sehat. Hal ini bertentangan dengan nilai kejujuran dan integritas yang dijunjung tinggi dalam Islam.
Pendapat ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa politik uang adalah haram karena termasuk dalam bentuk suap dan perbuatan yang zalim. Fatwa-fatwa dari lembaga Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa politik uang dilarang dalam syariat Islam karena bertentangan dengan nilai moral dan hukum Islam.
Solusi Islami untuk mencegah politik uang di antaranya pendidikan politik.Masyarakat harus dididik untuk memilih pemimpin yang berkualitas tanpa dipengaruhi oleh iming-iming uang.
Penegakan hukum wajib dilakukan. Harus ada sanksi tegas bagi pelaku politik uang, baik dari sisi hukum negara maupun tekanan moral.
Penguatan iman dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjaga amanah dan menjauhi suap.
Politik uang bukan hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Islam menuntut umatnya untuk menjaga keadilan dan menjauhi hal-hal yang merusak tatanan kehidupan.
Konklusi dari ngopi pagi ini adalah kekhawatiran orang berakal bersih bahwa politik uang ini jangan sampai disebut sebagai budaya, hal yang biasa, memang sudah zamannya, padahal ini terjadi karena pembiaran dan ada yang salah pikir. Pemerintah gagal melakukan pendidikan politik bangsa, ulama dan tokoh masyarakat "larut" dalam aura "permainan"politisi.
Semoga masyarakat, umat, bangsa dan semua pimpinan agar serius mencemaskan, mencegah dan menyehatkan masyarakat dari virus politik uang, money politik. @ds.hangnadiem# 23112024.
*Pembina Majelis Silaturrahmi Tuanku Nasional
