 |
| Suhatri Bur |
PADANG PARIAMAN, Sigi24.com -- Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyampaikan, bahwa pemerintah dari tahun ke tahun terus berusaha semaksimal mungkin, meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat nagari, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan nagari menuju kemandirian nagari-nagari.
Peningkatan status perkembangan nagari yang setiap tahunnya dinilai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa PDTT dalam Pengukuran Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dan pengukuran capaian dari indeks Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa).
Capaian peningkatan pembangunan nagari ini dapat dilihat dari terjadinya perubahan status nagari, dari nagari sangat tertinggal, nagari tertinggal menjadi nagari berkembang, nagari maju dan nagari mandiri.
Dia menyebutkan, pada awal kepemimpinannya di 2021, dari 103 nagari di Padang Pariaman, hanya terdapat 3 nagari yang berstatus nagari mandiri, 37 nagari maju, 61 nagari masih dengan status berkembang, dan masih terdapat adanya 2 nagari dengan status nagari tertinggal, berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT.
"Alhamdulillah berkat kerja keras dan usaha kita bersama, berdasarkan hasil pemutakhiran data IDM tahun 2024 yang telah dilaksanakan dari 103 nagari, terjadi peningkatan yang sangat signifikan berupa kenaikan jumlah status nagari mandiri, dari semula di tahun 2021 sebanyak 3 nagari menjadi 21 nagari mandiri di tahun 2024. Pada tahun ini juga semua nagari kita sudah lepas dari status nagari tertinggal," terang Suhatri Bur, saat menerima laporan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di ruang kerjanya komplek Kantor Bupati Parit Malintang beberapa waktu lalu.
Dilanjutkannya, saat ini indeks perkembangan nagari di Padang Pariaman menjadi 21 nagari sudah dengan status nagari mandiri, 45 nagari sudah dengan status nagari maju, dan hanya tersisa sebanyak 37 nagari dengan status masih nagari berkembang.
"Tetapi saat ini tidak ada lagi nagari dengan status sangat tertinggal maupun nagari tertinggal. Itu artinya kita bersama telah berhasil mengentaskan ketertinggalan nagari-nagari di Padang Pariaman," kata dia.
Perkembangan ketentuan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan nagari memang sangat dinamis, dimana terjadi berbagai perubahan yang sangat cepat dalam tata cara pengelolaan pemerintahan nagari.
Hal yang terbaru adalah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang perubahan periode masa jabatan walinagari termasuk masa jabatan semua Bamus nagari.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Padang Pariaman Hendri Satria menjelaskan, bahwa sebelum keluarnya Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, masa jabatan walinagari dan Bamus nagari adalah selama 6 (enam) tahun.
Kemudian dengan berlakunya Undang Nomor 3 Tahun 2024, Walinagari dan Bamus nagari memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
"Kemudian pada pasal 118 huruf e menyebutkan, bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.
Menindaklanjuti itu, katanya, Bupati Padang Pariaman menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 272/KEP/BPP/2024 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Walinagari di Kabupaten Padang Pariaman.
Dimana Perpanjangan masa jabatan ini untuk 56 (lima puluh enam) Walinagari dari 74 (tujuh puluh empat) Walinagari periode 2018-2024 yang akhir masa jabatannya pada tanggal 31 Mei 2024.
"Sehingga setelah diperpanjang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Mei 2026," sebut Hendri.
Kemudian dia menambahkan, ke 18 Walinagari yang saat ini dijabat oleh Penjabat Walinagari, direncanakan pada tahun 2025 akan diselenggarakan Pemilihan Walinagari (Pilwana) serentak.
"Tahun 2025 nanti kita akan laksanakan pemilihan Walinagari serentak untuk 18 nagari tersebut," imbuhnya.
Sementara itu terkait dengan masa jabatan Bamus nagari, katanya, sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 Perihal Penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait Kepala Desa dan Bamus dalam UU Nomor 3/2024.
"Kita juga telah menerbitkan keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Perpanjangan Masa Jabatan Bamus nagari di 103 nagari," katanya.
Selain itu juga telah diterbitkan keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Perpanjangan Masa Jabatan 28 Walinagari yang seharusnya berakhir pada tahun 2027 menjadi berakhir tahun 2029.
"Sehingga secara keseluruhan kita sudah memenuhi amanah ketentuan perpanjangan masa jabatan Wali Nagari dan Bamus Nagari di Kabupaten Padang Pariaman," tutupnya. (rel/red)
