 |
| Munafestoni |
Padang Pariaman, Sigi24.com--Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman Munafestoni siap untuk memfasilitasi masyarakat miskin dan kurang mampu, dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Alhamdulillah, reses daerah pemilihan saya bisa dipersamai oleh Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, sehingga sosialisasi untuk program kesehatan masyarakat bisa maksimal," kata anggota DPRD Padang Pariaman dari Partai NasDem ini.
Jadi, selama ini masyarakat merasa kesulitan untuk membayar BPJS, dalam merawat kesehatan. Termasuk juga yang sulit untuk bergabung dengan BPJS akibat perekonomian. "Insya Allah, awal tahun depan sudah bisa direalisasikan," katanya.
Sesuai rencana, katanya, mengakomodir 400 lebih warga masyarakat bisa digabungkan dengan BPJS Kesehatan ini.
 |
| Munafestoni foto bersama dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan dan masyarakat usai sosialisasi calon penerima BPJS lewat Pokir. (ist) |
Menurut Sekretaris DPC Partai NasDem Padang Pariaman ini, masyarakat yang tergabung nantinya, tentu yang tergabung di daerah pemilihannya, Dapil II Padang Pariaman, yang meliputi Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung dan Sintuak Toboh Gadang.
Reses Dapil ini, kata dia, mensosialisasikan prosedur dan klasifikasi masyarakat yang berhak mendapatkannya. "Kita berharap nantinya, ini bisa diwujudkan, sehingga masyarakat tak lagi mengalami kesulitan dalam berobat," ulas Caleg nomor urut satu Partai NasDem Dapil II ini.
Sekretaris Dinas Sosial Padang Pariaman Suhatman menyebutkan, bahwa itu rencana dari seorang anggota dewan yang bermitra dengan Dinas Sosial.
"Kita tentunya penyedia data. Data masyarakat yang yang ada atau yang sudah tergabung dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Suhatman, Selasa 7 November 2023.
Data demikian, kata Suhatman, juga terkoneksi di nagari. Artinya, awal data DTKS itu diajukan oleh nagari terkait.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Padang Pariaman Inna Mutia mengakui adanya sosialisasi soal pembayaran BPJS masyarakat yang difasilitasi anggota dewan lewat pokok pikiran atau Pokir.
"Ya, teknisnya, pembayaran dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Atau anggota dewan menitipkan Pokirnya di Dinas Kesehatan itu," ulas dia, Rabu 8 November 2023.
Inna Mutia menyebutkan, meskipun ini dalam tahapan perencanaan, ini merupakan perdana di Padang Pariaman, Pokir anggota dewan untuk BPJS Kesehatan ini.
Anggota dewan Munafestoni merupakan pimpinan sekaligus anggota DPRD pertama menerobos hal ini.
Menurutnya, paling tidak pembayaran untuk masing-masing penerima berlaku untuk setahun. Namun, tentunya terpulang juga pada besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan buat itu.
"Ya, sama dengan BJPS mandiri, yaitu kelas III. Dan ini merupakan program bagus, barangkali bisa percontohan di Padang Pariaman bagi anggota dewan lainnya," ulas dia. (ad/red)
