 |
| Yohanes Wempi dan Iskandar Bustami mengisi dialog di podcast Padang Pariaman bicara. (ist) |
Padang Pariaman, Sigi24.com---Serius tapi santai. Ota lepas, tapi berisi. Ini setidaknya tujuan podcast Padang Pariaman bicara diluncurkan sejak beberapa waktu lalu.
Podcast ini diadakan MCS di Pauh Kambar. Kamis (7/9/2023) petang membincangkan soal gaji anggota dewan untuk anak yatim dan fakir miskin, serta membahas masalah kenakalan remaja yang sudah melampaui.
Langsung dengan tokoh berkompeten membahasnya. Yakni Yohanes Wempi, Caleg DPRD Sumbar dari PKS di Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman, dan Iskandar Bustami, tokoh PKS yang kini dicalonkan sebagai anggota DPRD Padang Pariaman dari Dapil II Padang Pariaman.
Dapil II Padang Pariaman itu meliputi Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung dan Sintuak Toboh Gadang. Di Dapil ini tersedia 11 kursi.
Yohanes Wempi yang pernah jadi Ketua DPD PKS Padang Pariaman ini punya visi misi besar untuk maju ke Sumbar.
Tampil sesuai kondisi rakyat, tak banyak protokoler, setidaknya putra kelahiran Pakandangan ini ingin tampil beda dari kebanyakan Caleg tentunya.
Jika terpilih, dia secara sportif memberikan gajinya 100 persen untuk anak yatim dan fakir miskin.
"Ini tak dibuat-buat. Sudah menjadi pilihan yang dijatuhkan melalui kajian dan pertimbangan yang matang, termasuk persetujuan dari keluarga besar sendiri," ulas dia.
Menjadi pemimpin atau anggota dewan harus memberikan keteladanan. "Nah, kondisi ini amat minim, dan nyaris tidak kita temukan dari kalangan anggota dewan terhormat kita hari ini," ulas Yohanes.
Di sisi lain, Yohanes Wempi merasa prihatin melihat tingkah remaja dan pemuda sebagian besar saat ini. Pengaruh lingkungan yang sulit dibendung, menjadikan pendidikan agama harus diperkuat.
"Ya, lembaga pendidikan harus punya konsep yang jitu soal pemahaman keagamaan remaja yang notabene masih sekolah SMP," katanya.
Sementara, Iskandar Bustami menyebutkan, kurangnya pengawasan terhadap peraturan daerah, membuat kebebasan remaja dan pemuda cenderung melampaui nilai-nilai etika dan moral.
"Padang Pariaman sudah punya Perda tentang hiburan malam. Tetapi, peraturan itu terkesan tidak jalan, dan ini mesti dipertanyakan oleh wakil rakyat," sebutnya. (ad/red)
