 |
| Muhammad Yasin usai diskusi di podcast Padang Pariaman bicara. (ist) |
Padang Pariaman, Sigi24.com--PKS dan nilai kepedulian sosial kemasyarakatan. Ini tema bincang hangat, Senin (7/9/2023) di MCS Pauh Kambar, di program Podcast Padang Pariaman bicara.
Langsung dengan anggota DPRD Kota Pariaman, Muhammad Yasin. Anggota dewan tiga periode berturut-turut ini, pemilu Februari nanti, Muhammad Yasin terdaftar sebagai Caleg DPRD Sumbar di Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
"Memang nilai kepedulian sosial kemasyarakatan, menjadi landasan utama partai ini. Tak heran, ketika ada bencana, PKS paling duluan tiba di lokasi dengan berbagai kepedulian," kata dia.
Katanya, PKS lahir dari sebuah kegelisahan terhadap kondisi bangsa. Makanya, gerakan peduli, nilai-nilai kemanusiaan, menjadi kekuatan partai ini di tengah masyarakat.
PKS lahir dari pergerakan kampus, mengutamakan dakwah kebangsaan dan nilai-nilai kebersamaan.
Di Kota Pariaman sendiri, PKS punya dua anggota dewan. Muhammad Yasin pernah jadi Ketua DPD PKS Kota Pariaman, dan kini ia menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS di Pariaman.
Tak heran, sebaran Caleg dari kader dan anggota partai ini, menjadi pertimbangan Muhammad Yasin sendiri.
Dia punya target sesuai kajian dan hitung-hitungan yang matang, dan berpedoman pada hasil pemilu sebelumnya.
"Kajian kita, PKS bisa dapat empat sampai lima kursi. Atau PKS kembali jadi Ketua DPRD Kota Pariaman," ujar Yasin.
Muhammad Yasin sendiri awalnya tak lagi berniat untuk maju. Dia ingin ada kader baru yang meneruskan perjuangan partai di dewan.
Namun, PKS secara kepartaian tak membolehkan dia tidak ikut mencaleg. Yasin dipanggil oleh DPW PKS, dan DPW PKS Sumbar meminta dia maju di Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
Tak tanggung-tanggung. PKS menempatkan Muhammad Yasin di DCS sebagai Caleg nomor urut satu. Tentu ini sebuah prestasi dan kapasitas dia yang sudah tiga periode di DPRD Kota Pariaman.
"Dia ingin mengembangkan politik anggaran. Artinya, kita harus kuasai kebutuhan daerah pemilihan," katanya.
Seperti contohnya, kata dia, soal anggaran pembangunan kantor walinagari dan kepala desa.
"Kondisi ini harus lewat provinsi. Sebab, daerah kabupaten dan Kota Pariaman punya keterbatasan anggaran dalam APBD," ulas Yasin.
Yasin melihat kondisi walinagari dan kepala desa tak punya kantor itu amat banyak. Bahkan, seluruh nagari pemekaran di Padang Pariaman, nyaris menyewa kantor, untuk pelayanan masyarakat.
Untuk mencapai politik berbasis anggaran itu, katanya, perlu ada kolaborasi dengan tujuh anggota dewan Sumbar dari Dapil II ini.
"Selama ini, kebersamaan, membahas kebutuhan daerah pemilihan secara bersama dengan kepala daerah, nyaris tak ada terjadi," ungkapnya. (ad/red)
