 |
| Foto bersama usai diskusi dalam Podcast Padang Pariaman bicara. (ist) |
Padang Pariaman, Sigi24.com-- Podcast Padang Pariaman bicara, Selasa (5/9/2023) di MCS Pauh Kambar, mengangkat tema; Orang Pesantren Mendobrak DPRD.
Sebuah tema menarik dan menggelitik tentunya, sekaligus memberikan semangat juang yang tinggi kepada kalangan pesantren, terhadap keluarga besarnya yang maju menjadi Caleg dalam pemilu tahun depan.
Padang Pariaman tercatat daerah yang paling banyak punya pesantren, di antara kabupaten dan kota lainnya di Sumbar.
Makanya, diskusi terkait judul itu sengaja menghadirkan Buya Idarussalam Tuanku Sutan, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yaqin, yang saat ini mencaleg di PKB ke DPRD Sumbar dari Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
Kemudian Bustanul Arifin Khatib Bandaro, alumni Pesantren Luhur Kalampaian Ampalu Tinggi yang kini maju ke DPRD Padang Pariaman dari PKB di Dapil IV.
Dapil IV meliputi Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, V Koto Kampung Dalam, Patamuan, Padang Sago, dan V Koto Timur. Di Dapil ini tersedia sembilan dari 40 kursi DPRD Padang Pariaman.
Untuk penyeimbang pembahasan ini, juga dihadirkan narasumber dari pemerhati pesantren, Armaidi Tanjung.
Buya Idarussalam Tuanku Sutan yang juga pensiunan PNS ini menceritakan, bahwa setiap insan itu dituntut untuk memberi manfaat buat orang lain.
"Dengan menjadi anggota dewan, akan banyak yang bisa kita buat untuk kebermanfaatan bagi masyarakat," kata dia.
Nurul Yaqin adalah pesantren terbesar di Padang Pariaman. Idarussalam Tuanku Sutan baru saja dikukuhkan jadi pimpinan pesantren yang sudah mewarnai Padang Pariaman tersebut.
Menurut dia, banyaknya jemaah dan santri, serta bertebarannya cabang pesantren ini, akan tidak ada artinya, bila tak punya kekuasaan.
Nah, majunya Idarussalam Tuanku Sutan ini, dia ingin memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap pesantren.
Harus ada regulasi yang memayungi di daerah ini, sehingga pesantren bisa setara dengan pendidikan lainnya dalam berkiprah.
Memang secara nasional ada undang-undang pesantren. Tetapi ketika di daerah tidak ada Perda, maka pesantren akan jalan di tempat.
"Regulasi tentu dilahirkan dari kolaborasi eksekutif dengan legislatif, di DPRD tempatnya, baik kabupaten maupun provinsi," katanya.
Idarussalam menyebutkan, tipologi alumni yang dihasilkan pesantrennya beragam. Ada yang tapaqquh piddin. Artinya, alumni yang mahir dan alim.
"Ini banyak mengembangkan pesantren dan pendalaman kitab kuning," ujar dia.
Lalu, ada yang tuanku atau alumni yang akademisi. Selesai di pondok, dia kuliah dan terus kuliah. Bahkan, Nurul Yaqin telah banyak melahirkan doktor.
"Sebentar lagi, pesantren ini punya profesor, insya Allah," katanya.
Kemudian juga ada tipologi alumni yang organisatoris. Ini juga lumayan banyak, dan bahkan sampai sudah menjadi tokoh nasional di organisasi yang dicemplunginya.
Pun alumni yang jadi pengusaha juga banyak. "Jadi dari banyak tipologi tadi, Nurul Yaqin sebagai pesantren yang mendidiknya terus mendorong ke arah yang lebih baik lagi," kata dia.
Nah, dari alumni yang organisatoris inilah, mereka sebagian memilih jadi caleg. Tetapi banyak pula yang terjun ke penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu.
Lain pula halnya Bustanul Arifin. Orang-orang surau atau alumni pesantren ini banyak bekerja secara ikhlas saja di tengah masyarakat.
"Mengajar MDTA, jadi pengurus masjid dan surau atau jadi urang siak di tengah masyarakat, nyaris tak ada kehadiran pemerintah dalam kehidupannya," kata dia.
Kalau pun ada kehadiran pemerintah, kata Bustanul Arifin, belum maksimal. "Kedepan, para pekerja sosial keagamaan ini perlu menjadi perhatian, dan perlu ada regulasi yang jelas, sehingga mereka mengajar merasa nyaman dan aman," ulas dia.
Armaidi Tanjung melihat, pergerakan dan geliat orang-orang pesantren belakangan ini di partai politik dan pencalegan, lumayan signifikan.
"Bahkan Ketua PKB Padang Pariaman sendiri dari kalangan pesantren. Hanya saja penguatannya yang agak kurang, sehingga hasil pemilu yang sudah-sudah, tak banyak mengantarkan orang pesantren ke DPRD," ulas dia. (ad/red)
