Medan, Sigi24.com--Sejatinya Hari Keluarga Nasional (Harganas) diperingati setiap tanggal 29 Juni. Peringatan Harganas yang ditetapkan melalui beleid Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional, sudah dilaksanakan sejak tahun 1993.
Peringatan Harganas ke-29 tahun 2022 kali ini dilangsungkan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 7 Juli 2022 yang juga diselenggarakan secara hybrid, yakni secara daring dan luring, dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.
Ketua Umum Gema Santri Nusa KH. Akhmad Khambali, dalam wawancara purna acara mengatakan, bahwa momentum Harganas yang mengangkat tema "Ayo Cegah Stunting, Agar Keluarga Bebas Stunting" ini harus dioptimalkan. Sehingga bukan hanya sekedar menjadi sosialisasi dan selebrasi, melainkan implementasi berkelanjutan agar keluarga Indonesia, khususnya di Kota Medan ini bebas dari stunting.
Dalam acara yang juga menjadi momen peletakan batu pertama revitalisasi kawasan lapangan Merdeka Medan, sosok yang juga menjadi pengurus harian BPET MUI ini mengatakan, bahwa Pemko Medan seharusnya tidak hanya berfokus pada program baru saja yang pangkalnya hanya sebagai pencitraan semata.
"Kota Medan sebenarnya memiliki program revitalisasi permukiman, dan itu adalah bagian dari proyek negara dimana revitalisasi permukiman ini menjadi yang pertama kalinya di Indonesia, Medan terpilih sebagai pilot projectnya. Namun sayang, hingga saat ini revitalisasi itu tidak mendapatkan atensi penuh dari Pemko Medan, sehingga pembangunannya terhenti cukup lama karena masalah perpindahan masjid yang sebenarnya sudah selesai, baik secara hukum negara maupun hukum agama," tutur KH. Akhmad Khambali.
Selain itu, KH. A. Khambali menerangkan, revitalisasi ini harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di Kota Medan seperti kejelasan manfaat pada revitalisasi permukiman yang berada di kawasan Sukaramai yang diceritakan sebelumnya, dari yang semula kawasan kumuh menjadi kawasan superblock dengan konsep ganti untung. Hunian yang lama diganti dengan hunian baru dan tanpa membayar sepeser pun biaya.
"Inilah yang harus menjadi perhatian betul oleh Pemko Medan, jangan sampai revitalisasi kawasan ini justru berdampak negatif bagi para pelaku usaha yang sudah ada dan tanpa memberikan manfaat secara langsung," imbuh KH. Akhmad Khambali.
Sebagai penutup, KH. Khambali menambahkan bahwa acara yang baru saja selesai diselenggarakan ini terdapat banyak sekali catatan buruk yang kedepannya harus diperbaiki. Kurangnya kesiapan pelaksana dalam mengatur acara terutama terkait undangan menjadi catatan khusus.
"Undangan tidak terkoordinir dengan baik, undangan umum bisa menempati kursi undangan VVIP dan banyak sekali undangan VVIP seperti beberapa pejabat yang justru tidak kebagian kursi atau menempati kursi yang tidak peruntukkannya. Apalagi ini acara yang dihadiri oleh Presiden, berarti protokoler tidak melaksanakan tugas sebagaimana harusnya," tutupnya. (***)
