Lampung, Sigi24.com--Pedagang pakaian keliling dengan inisial AS alias Da dari Pekon Wonodadi Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, diamankan Densus 88 Antiteror Mabes Polri, beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Gema Santri Nusa Kyai Khambali yang juga Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstrimisme Terorisme MUI Pusat (BPET MUI) mengungkapkan, penyusupan kelompok radikalisme di tengah masyarakat ini sebagai fenomena gunung es, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan kepolisian.
Kyai Khambali yang juga Pengasuh Majlis Sholawat Ahlul Kirom menggambarkan, fenomena radikalisme dan terorisme yang terjadi hanya terlihat bagian kecilnya (puncak gunung es). Sedangkan faktanya sudah masuk menyusup di semua lini dan profesi yang digeluti masyarakat.
Bahkan dalam waktu yang belum lama ini, kata dia, BNPT merilis setidaknya terdapat 31 PNS ditangkap karena terlibat jaringan terorisme. Mereka masing-masing ada 8 anggota kepolisian, 5 anggota TNI dan 18 PNS.
"Di organisasi keagamaan juga bisa terpapar terorisme. Seperti terdapat di beberapa pengurus MUI pusat dan daerah serta pengurus organisasi Muhammadiyah yang ditangkap Densus 88 sebagai terduga teroris," tambah Kyai Khambali.
Kyai Khambali mengungkapkan, bahwa di internal BPET MUI sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan membentuk Satker-Satker untuk antisipasi pengurus MUI yang terpapar dan berafiliasi dengan gerakan radikalisme.
Ketua umum partai politik, ujar dia, dan pengurus partai seperti Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) dan pengurus Partai Ummat juga ada yang di tangkap densus 88 terkait keterlibatannya dalam tindak pidana terorisme.
Kyai Khambalu menyebutkan radikalisme dan terorisme adalah virus yang bisa menimpa siapa saja, tidak pandang sisi usia, pendidikan, jabatan bahkan termasuk aparat TNI/POLRI juga bisa terpapar, padahal mereka secara notabene adalah alat negara.
"Fenomena TNI/POLRI cinta sunnah juga seharusnya menjadi perhatian Kapolri dan Panglima TNI. Sebab hal ini sudah sangat masif di lingkungan aparat kita. Jargon nyunah tapi faktanya nyampah," ungkapnya.
Menurutnya, TNI/POLRI cinta sunnah menjadi pintu gerbang intoleransi dan radikalisme di kalangan aparat.
Karena ini virus, maka perlu vaksin. Jadi selain penindakan, perlu adanya upaya pencegahan secara masif kepada masyarakat supaya imun terhadap virus radikalisme dan terorisme kuat. Seperti penanggulangan bencana, penanggulangan radikalisme dan terorisme perlu mitigasi yang merupakan segala upaya untuk mengurangi risiko akibat bahaya radikalisme dan terorisme.
Program mitigasi bencana radikalisme dapat dilakukan melalui pembangunan mental lewat TOT untuk peningkatan kemampuan menghadapi dan menganisipasi ancaman bencana radikalisme dan terorisme. Agar peserta dapat menyampaikan kembali di lingkungan masing-masing.
Perlu juga regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan Pancasila dan sertifikasi penceramah semua agama agar tidak ada unsur ujaran kebencian, intoleransi dan radikalisme dalam orasi keagamaan di tengah masyarakat.
"Masalahnya adalah saat ini masyarakat tidak memahami ada ancaman radikalisme dan terorisme di sekitar lingkunganya karena selalu dibungkus dengan agama, sehingga wajar bila banyak masyarakat kita terpapar ke sana," tutup Kyai Khambali di sela-sela menjadi Narsum Pentingnya Ukhuwwah Wathoniyyah. (*)
