Padang, Sigi24.com--Tenaga honorer pada instansi pemerintah akan dihapus tahun 2023 memdatang, sejalan dengan program transformasi memberlakukan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Disamping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berlari kencang sesuai perkembangan zaman. Jadi, bagaimanakah kesiapan daerah menghadapi tantangan generasi mudanya, pun setiap tahun melahirkan ribuan orang sarjana.
Kekhawatiran prediksi tingkat pengangguran itu dikemukaan Ketua Lembaga Pendidikan Bahasa Jepang "Padang Nihon Go Gakuin (PNGG)" Sumatera Barat Yulus Danil ketika bincang-bincang di Padang, Jumat (21/01/2022).
Ia mengatakan, munculnya penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah merupakan efek berdasarkan PP. No.49 tahun 2018 yang telah dirubah melalui PP No. 29 tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Hal demikian, juga konsekwensi dari lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 2014 yang telah dirubah melalui UU No. 5 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jadi, kata mantan Ketua DPRD Padang Pariaman itu, bahwa pegawai di pemerintah hanya ada pegawai negeri sipil dan PPPK, sebagaimana dikutipnya dari siaran pers Menpan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Artinya, ribuan tenaga honorer yang sekarang akan tersisih, termasuk ribuan lulusan sarjana dari ratusan peguruan tinggi maupun tamatan SMA/SMK yang setiap tahun selalu membengkak.
Menurut Yulius Danil, menghadapi akan tercampaknya tenaga honorer serta menghadapi era globalisasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka sebaiknya pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota mempersiapkan langkah-langkah regulasinya.
"Pemprov Sumbar bersama Pemdakab/ko sebagai eksekutor untuk menyikapi yang akan terjadi tahun 2023. Sehingga tingkat pengangguran bisa diantisipasi atau ditekan sedini mungkin melalui peluang menciptakan lapangan kerja atau mendidik mereka di Balai Latihan Kerja (BLK) secara gratis," sebut Yulius Danil.
Setidaknya, ia menegaskan, membentuk generasi muda yang punya keahlian dan skill pada bidangnya. Mau tidak mau dan suka tak suka, perkembangan pangsa pasar industri kian kencang masuk ke Indonesia pada umumnya, juga ke Sumatera Barat.
Ia menyebutkan, sejak beberapa tahun terakhir perkembangan alih teknologi dan informatika cukup deras mengalir ke Indonesia. Itu suatu fakta menunjukan sesuai perjanjian pasar bebas antara ASEAN - China, Jepang dan Korea Selatan.
"Sehingga begitu banyak investasi dari Jepang, China dan Korea Selatan ke Indonesia. Yang dominan itu China dan Jepang dengan catatan persyaratan bekerja pada perusahaan mereka, baik di negaranya maupun di Indonesia, harus punya skill dengan diiringi kemampuan berbahasa Jepang ataupun berbahasa Mandarin," sebut mantan Ketua Partai Golkar Padang Pariaman itu.
Kondisi demikian, kata Yulius Dahnil, tak bisa kita bantah dan protes. Kenapa ... ? Ya, memang kemajuan teknologi begitu adanya begitu cepat merambah kehidupan masyarakat pada era digital ini.
"Untuk menghadapi tantangan global itu, tentu harus disiapkan generasi muda yang produktif dengan keterampilan menghadapi dunia kerja. Setidaknya, skill vokasi dan kemampuan berbahasa. Kalau tidak, generasi muda kita akan menjadi penonton di kampung halamannya sendiri," ungkap dia khawatir.
Kepada pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama kabupaten dan kota, Yulius Dahnil kembali meminta agar mempersiapkan regulasi dan payung hukum masalah skill dan keterampilan pada generasi muda Ranah Minang.
Juga lembaga "PNGG" Sumatera Barat, tegas Yulius Danil, siap membantu generasi muda di daerah ini yang berkeinginan kuliah dan bekerja di Jepang ataupun bekerja pada perusahaan nasional Jepang yang ada di Indonesia.
"Pun sejak lima tahun terakhir, kita telah begitu banyak mengirim dan menyalurkan generasi muda Sumbar untuk kuliah di Jepang sambil bekerja di sana, maupun bekerja pada perusahaan Jepang yang ada di Indonesia," ucap dia mengakhiri. (saco)
