Parit Malintang, Sigi24.com--Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur kembali mengikuti pembekalan kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/8/2021) yang dilaksanakan secara virtual.
Pada hari kedua ini menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, Letjen TNI Ganip Warsito, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI dengan materi pencegahan dan penanganan covid-19. Banyak hal yang disampaikan Kepala BNPB ini, di antaranya kesiapan daerah dalam penanganan pandemi covid-19 yang akan berubah menjadi endemi.
"Daerah harus siap menghadapi perubahan penanganan pandemi covid-19 ini menjadi endemi, sehingga tidak berdampak buruk kepada masyarakat kita," ujar Ganip.
Senada dengan Kepala BNPB, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyampaikan, terus melakukan langkah-langkah strategis dalam penanganan covid-19. Di antaranya dengan melakukan vaksinasi massal, menerapkan Nagari Tageh yang cukup berdampak baik dalam penurunan angka kasus covid-19.
"Padang Pariaman sangat serius dalam penanganan covid-19 dengan upaya seperti Vaksinasi Massal dan menggiatkan Nagari Tageh yang cukup berdampak baik dalam penurunan angka kasus covid-19," ujar Suhatri Bur.
Materi kedua tidak kalah menarik, yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Perekonomian RI, Lestari Indah.
Lestari Indah menyampaikan, percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga UU Cipta kerja dapat terlaksana.
"Tindak-lanjut Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah dengan lahirnya Perda dan Perkada sehingga UU Cipta kerja dapat segera terealisasikan".
Bupati Suhatri Bur menanggapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada prinsipnya dapat mempermudah dan memperpendek birokrasi, namun banyak persoalan di daerah yang bisa mempersulit pelayanan kepada masyarakat.
"Ada beberapa hal yang dapat mempersulit Pelayanan kepada masyarakat seperti OSS berbasis resiko yang belum bisa bekerja optimal," ujar Suhatri Bur
Materi terakhir dihari kedua Pembekalan Kemendagri ini ditutup dengan materi tentang Kebijakan Perencanaan Pembangunan Sosial dengan pemateri Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suarso Monoarfa. (ad)
