 |
| Bupati Suhatri Bur memaparkan rencana aksi melalui zoom metting dengan Kemendagri |
Parik Malintang--Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur paparkan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia tahun 2022 sampai dengan 2024, dalam pembekalan kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri, bagi bupati dan walikota hasil Pilkada 2020, Senin (12/7) di ruang kerjanya, Parik Malintang.
Dalam paparannya, Bupati Suhatri Bur mengatakan, Kabupaten Padang Pariaman terletak di jantung Sumatra Barat yang memiliki letak geografis yang strategis, karena menjadi gerbang jalur udara dan dilalui jalan Trans Sumatra. Padang Pariaman juga berfungsi sebagai daerah penyangga Kota Padang.
“Kondisi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman mencapai 70,61 persen. Hal ini meningkat setiap tahunnya. Padang Pariaman memiliki PNS sebanyak 5.999 orang yang tergabung dalam semua kategori tingkatan pendidikan," katanya.
Untuk mewujudkan visi misi Padang Pariaman berjaya, pihaknya menggunakan analisi SWOT dalam pengembangan SDM. Analisi yang ditemukan, kekuatan yang dimliki yakni tingginya komitmen kepala daerah untuk peningkatan komptemsi SDM, tingginya tingkat motivasi PNS untuk mengikuti peningkatan kompetensi serta jumlah sumber daya manusia aparatur yang besar.
Ia juga menambahkan, kelemahan yang ditemui rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, terbatasnya sumber pendanaan pengembangan SDM dari APBD, penempatan PNS belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya, kurangnya sarana dan prasarana untuk pengembangan kompetensi PNS dan pemerintah daerah belum memiliki lembaga Diklat sendiri.
Sedangkan untuk peluang yang dimiliki, perkembangan teknologi informasi yang mendukung pengembangan SDM, tingginya tuntuntan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Tuntuntan peningkatan daya saing daerah untuk kabupaten unggul berkelanjutan, banyaknya perusahaan BUMN dan BUMD untuk menjadi sponsorship juga jarak yang dekat dengan lembaga Diklat.
Ancaman yang dirasakan, kondisi geografis daerah yang rawan bencana alam dan non alam, pengaruh lingkungan untuk PNS tergoda berpolitik praktis, peraturan perundang-undangan yang belum menyaratkan PNS untuk menduduki jabatan tertentu terlebih dahulu harus mengikuti Diklat dan belum tersedianya tenaga pendidik dalam melakukan Diklat PNS.
“Dari semua analis tesebut didapatkan perumusan isu strategis SDM, yakni rendahnya kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kurangnya motivasi kerja karena penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi," ungkapnya.
Dan data kebutuhan SDM aparatur belum tersedia. Sehingga diperlukan Bimtek bagi aparatur, baik itu OPD maupun kecamatan yang diperkirakan memerlukan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp8.169.058.300. Rencana aksi ini disusun dalam empat belas program pengembangan SDM dengan lima prioritas pengembangan, di antaranya penilaian kompetensi, pendidikan, pelatihan, pengembangan jafung dan pemantauan kinerja,” tutupnya.
Senada dengan itu, Sekretaris BPSDM Kemendagri Endang menyarankan, agar Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyelesaikan kelemahan terlebih dahulu dan memetakan kembali penempatan aparatur sesuai dengan kualifikasi latar belakang pendidikan dan kemampuannya, setelah di re maping baru laksanakan empat belas program tersebut dan lakukan kegiatan pada triwulan 1-3 saja. (ad)
