 |
| Pemberian piagam penghargaan kepada peserta sosialisasi Pemilu |
Lubuk Alung--Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Anton Ishaq membuka kegiatan sosialisasi pengawasan/pemilihan partisipatif 2024.
Anton Ishaq dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud tanggungjawab Bawaslu Padang Pariaman dalam menyambut tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pemuda dan masyarakat merupakan mitra sentral Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Meskipun Pemilu masih lama, sebagai generasi muda, kita mengharapkan pemilih pemula jangan ragu dan cemas untuk melaporkan pelanggaran Pemilu nantinya," sarannya.
Anton juga menyampaikan, Bawaslu membuka kesempatan bagi pemuda dan masyarakat untuk aktif sebagai pelaksana dan pengawas Pemilu nantinya.
"Pemilu 2024 tentu akan menyita pikiran, waktu serta biaya yang besar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus diawasi dan dilaksanakan secara tepat sasaran demi tegaknya demokrasi," jelasnya mengakhiri sambutan.
Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu/pemilihan partispatif ini juga disampaikan beberapa materi terkait persiapan dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada 2024.
Rudi Herman, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Padang Pariaman menyampaikan materi terkait pengawasan Pemilu.
"Bawaslu mempersiapkan adanya kader-kader pengawasan sebagai mitra Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan. Kader ini terdiri dari anak muda umur 17-21 tahun," terangnya.
Pengawasan partisipatif penting dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pilkada 2024 yang berintegritas dan mampu mengemban aspirasi masyarakat.
Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, mustahil terwujudnya pengawasan Pemilu yang komprehensif dan hasil Pemilu yang berkualitas.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, Zainal Abidin menyampaikan perlunya lembaga ad hoc untuk persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024.
"Bawaslu Padang Pariaman memerlukan lembaga ad hoc yang akan bertugas dalam pengawasan di tingkat kecamatan. Kita beserta KPU masih menunggu surat edaran yang akan diberlakukan. Kemungkinan akan terbit Februari 2022 nanti saat tahapan Pemilu akan dimulai," jelasnya.
Mantan Ketua Bawaslu periode sebelumnya ini juga menjelaskan, dengan dimulainya tahapan Pemilu, penyelenggara juga akan mempersiapkan jajaran tingkat bawah sebagai pelaksana tugas dalam pengawasan, dengan bekerjasama dengan OKP, pemilih pemula, tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan tinggi sebagai perpanjangan tangan Bawaslu dalam setiap proses pengawasan Pemilu.
"Tidak usah cemas dalam mengamati dan membantu pengawasan pelanggaran Pemilu. Jangan seperti pada Pilkada 2020 yang hanya ada tiga laporan yang masuk dan satu laporan yang memenuhi persyaratan. Di samping itu, ada 17 temuan dengan rincian tiga pelanggaran pidana pemilihan, dua kode etik penyelenggara serta satu pelanggaran hukum lainnya.," katanya. (ad)
