Parik Malintang--Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang membuka rapat harmonisasi program destana dan jalur evakuasi bencana Padang Pariaman, Selasa (22/06) di Hall Kantor bupati setempat, Parik Malintang.
Dia mengatakan, kabupaten ini adalah salah satu daerah yang lengkap jenis kebencanaannya. Sesuai dokumen kajian risiko, bencana Padang Pariaman meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, serta tsunami. Mengingat banyaknya jenis bencana, dibutuhkan perhatian ekstra dari seluruh pihak secara bersama untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanggulangan bencana.
“Pemerintah wajib melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. Pengawasan yang kita lakukan, adalah terhadap sumber ancaman atau bahaya bencana, kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana, kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana," kata dia.
Pemerintah, lanjutnya, mengajak seluruh lembaga swadaya masyarakat dan semua pihak terkait dalam kebencanaan, untuk turut bersama-sama berupaya semaksimal mungkin meningkatkan partisipasi dan peran aktif komunitas masyarakat, dalam upaya penanggulangan bencana. Dan yang terpenting adalah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut peduli terhadap lingkungan dan usaha penanggulangan bencana, agar masyarakat yang tinggal di Padang Pariaman mengerti tanda adanya bencana, penanggulangannya dan selamat dari bencana.
Ia juga menambahkan, rapat harmonisasi ini merupakan momentum yang tepat bagi satuan pelaksana penanggulangan bencana untuk melakukan sinergi dan konsolidasi. "Kita tahu bahwa bencana alam merupakan sesuatu yang sulit diprediksi, namun kita bisa melakukan antisipasi untuk meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dari bencana itu sendiri," ujar dia.
Menurutnya, rapat pada hari ini bertujuan untuk meningkatkan dan membangun kesadaran seluruh elemen pemangku kepentingan bencana terhadap pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan bencana. “Besar harapan kita, rapat harmonisasi ini dapat memberikan masukan membuat kebijakan yang tepat dalam penanggulangan bencana,” tutupnya.
Sebelumnya Kalaksa BPBD Padang Pariaman Budi Mulya menyebutkan, rapat harmonisasi program destana dimaksudkan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan dan sekaligus perencanaan replikasi pada nagari-nagari lainnya, dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Perencanaan jalur evakuasi yang dibutuhkan pada daerah potensi bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana/mitigasi.
“Kabupaten Padang Pariaman memiliki 10 Nagari Destana. Mulai dari Gasan Gadang, Malai V Suku, Guguak Kuranji Hilir, Koto Tinggi Kuranji Hilir, Pilubang, Kurai Taji, Sunua Barat, Ulakan, Manggopoh Palak Gadang dan Tapakis. Saat ini sudah terpasang papan informasi di sepuluh Destana yang telah dibentuk itu," katanya.
Budi Mulya mengatakan, untuk dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) gempa bumi dan tsunami Kabupaten Padang Pariaman, BPBD telah melakukan pengecekan dan penyempurnaan data, termasuk jalur evakuasi, lokasi tes dan tea, dan sumber daya yang dimiliki OPD. Untuk survey jalur evakuasi, BPBD telah melakukan survey dan terjun langsung ke lapangan untuk pengecekan kondisi jalur dan fiksasi lokasi tes dan tea, dengan tiap nagari di sepanjang pesisir pantai.
Ia menambahkan, BPBD juga akan melakukan finalisasi dokumen Renkon gempa bumi dan tsunami, dan segera dilaporkan kepada BNPB. BMKG akan melakukan sekolah lapangan gempa, Juni ini dan telah melakukan dorongan lain untuk kesiap-siagaan bencana, menghibahkan alat WRS terbaru untuk BPBD Padang Pariaman. Pembentukan Destana menjadi indikator utama untuk BPBD yang harus dilaksanakan. Diupayakan untuk simulasi terhadap dokumen Renkon guna mengetahui kemutakhiran data yang dibuat, dan pengaplikasian langsung dari yang telah dilaksanakan.
Senada dengan itu, Fungsional Perencana Ahli Madya Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Diah Rahmatini mengatakan, Padang Pariaman termasuk ke dalam daerah yang rawan bencana baik bencana geologi maupun hidrologi, karena daerah yang diapit oleh tiga lempeng, yaitu lempeng eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik.
“Program akan lebih didetilkan oleh BNPB, dan akan ada pendanaan sebagai pendampingan oleh World Bank untuk program harmonisasi pencegahan 2020-2024. Penyusunan rencana evakuasi harus memperhatikan standar yang semestinya, agar bisa lebih aplikatif ketika digunakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.
Direktur Kesiapsiagaan Eni Supartini mengatakan, program pencegahan yang didanai World Bank menjadi salah satu program yang harus segera dilaksanakan. Program mencakup penguatan kelembagaan, penyempurnaan informasi risiko, penguatan budaya sadar bencana untuk menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat. (ad)
