 |
| Kadis Dukcapil Padang Pariaman Muhammad Fadhly menyampaikan pentingnya data kependudukan |
Parik Malintang--Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly memberikan penjelasan terhadap pemanfaatan data kependudukan yang digunakan dalam mengkaji potensi bencana, di hall kantor bupati setempat, Selasa (22/6).
Acara dilaksanakan bersamaan dengan rapat harmonisasi program Destana dan jalur evakuasi bencana yang merupakan tindak-lanjut dari kegiatan pembentukan 10 nagari tangguh di Kabupaten Padang Pariaman 2020 lalu.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Rahmang, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Eni Supartini, beserta rombongan, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumbar yang diwakili Indra Veri, Direktur Kogami Tommy Sugiarto dan undangan dari kecamatan dan nagari. Turut hadir pada pertemuan ini Bapelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan Kepala Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang serta komunitas kebencanaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
Pada kesempatan ini, Kadisdukcapil Muhammad Fadhly menyampaikan pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. Namun demikian, Fadhly mengingatkan untuk mengikuti regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam hal ini, Dinas Dukcapil Padang Pariaman dan BPBD telah memandatangani perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pemberian izin akses dengan user dan password.
Muhammad Fadhly juga menjelaskan tentang pengembangan aplikasi yang saat ini diujicobakan pada satu nagari yang telah memiliki peta digital dengan batas nagari yang jelas, yaitu Nagari Seulayat Ulakan.
“Agar inovasi ini bisa terlaksana berkelanjutan, perlu kolaborasi dari berbagai stakeholder, di antaranya BPDB, Dukcapil, DPMD, Dinas Kominfo, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari dan masyarakat,” jelas Muhammad Fadhly. Dengan membuka aplikasi berbasis GIS tersebut, dapat dilihat jumlah data keluarga berdasarkan koordinat yang telah didata sebelumnya oleh BPBD.
Kepala BPBD Kabupaten Padang Pariaman Budi Muliya menjelaskan, pembangunan aplikasi berbasis peta GIS ini dibangun atas semangat untuk membangun sebuah data base bencana yang dapat diakses dimanapun dengan berbagai elemen data bencana yang akan terus dilengkapi.
Selain itu, menurut Budi Mulya, aplikasi ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan mitigasi maupun pasca bencana yang akan memudahkan penanganan bencana. “Data kependudukan juga akan memudahkan pemerintah untuk merencanakan anggaran dan sumber daya lainnya untuk kegiatan dan program kesiapsiagaan bencana,” jelas Budi Mulya.
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang menyampaikan, bahwa aplikasi ini akan didukung untuk terus dikembangkan serta direplika ke nagari-nagari lain. Namun sebelumnya perlu dikembangkan agar semakin kaya fungsi guna pelaksanaan mitigasi bencana.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Eni Supartini juga menyampaikan harapannya agar pengembangan aplikasi ini juga mendukung dan dapat di overlay ke aplikasi BNPB InaRisk. (ad)
